Malang, Jejaringindonesia.com – Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Malang, H. Makhrus Sholeh, mendorong pemerintah memperkuat kebijakan perpajakan yang lebih ringan bagi pelaku usaha kecil. Selain mempertahankan PPh final UMKM 0,5 persen, ia mengusulkan penghapusan PPh 1 persen untuk rumah subsidi guna menopang program pembangunan tiga juta rumah.
Dorongan tersebut disampaikan Makhrus usai menghadiri Forum Cangkrukan Pancasila di NK Cafe, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, Rabu (5/8/2026).
Menurut Makhrus, kebijakan perpajakan yang sederhana dan proporsional diperlukan agar pelaku usaha kecil memiliki ruang lebih besar untuk mengembangkan usahanya. Terlebih, banyak UMKM yang belum memiliki sistem pembukuan dan kemampuan administrasi keuangan yang memadai.
Ia berharap skema PPh final 0,5 persen tetap diberlakukan bagi UMKM dengan omzet hingga Rp4,8 miliar per tahun.
“Banyak UMKM yang belum memahami tata cara penyusunan laporan keuangan. Terutama yang omzetnya masih di bawah Rp1 miliar atau Rp2 miliar. Mereka belum memiliki sistem pembukuan yang memadai. Karena itu kami berharap skema PPh final 0,5 persen tetap diberlakukan,” ujar Makhrus.
Tak hanya UMKM, Makhrus turut menyoroti beban perpajakan bagi pengembang rumah subsidi. Ia yang juga memiliki keterkaitan dengan Asosiasi Pengembang Perumahan Seluruh Indonesia (APERSI) menilai penghapusan PPh 1 persen dapat menjadi bentuk dukungan konkret pemerintah pusat terhadap program pembangunan tiga juta rumah.
Menurutnya, pemerintah daerah telah memberikan dukungan melalui pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk rumah subsidi.
“Kalau pemerintah daerah sudah rela menghapus BPHTB dan PBG untuk mendukung program tiga juta rumah, maka pemerintah pusat seharusnya juga mempertimbangkan penghapusan PPh 1 persen tersebut,” katanya.
Makhrus menyebut mayoritas anggota APERSI merupakan pengembang rumah subsidi skala kecil dengan kapasitas pembangunan sekitar 40 hingga 100 unit. Karena itu, pengembang tersebut juga memiliki karakteristik sebagai pelaku UMKM yang membutuhkan dukungan kebijakan.
Di sisi lain, Makhrus menyampaikan kondisi sektor pertanian dan UMKM di tingkat masyarakat mulai menunjukkan perbaikan. Sejumlah komoditas seperti jeruk, buah-buahan, cabai, dan sayuran disebut mengalami harga yang cukup baik sehingga mendorong petani kembali meningkatkan produksi.
Menurutnya, kebijakan harga dasar gabah serta mulai adanya kepastian harga kedelai turut memberikan optimisme bagi petani sekaligus berpotensi menekan ketergantungan terhadap produk impor.
“Yang banyak merasakan tekanan justru sektor-sektor besar. Di level bawah, sebenarnya kondisinya mulai membaik. Hari ini fokus kita adalah bagaimana UMKM bisa semakin maju, sukses, dan bersama-sama mendorong kemajuan Indonesia,” tuturnya.
Makhrus berharap aspirasi tersebut dapat menjadi bagian dari rekomendasi Forum Cangkrukan Pancasila untuk diteruskan kepada pemerintah pusat. Ia menilai kebijakan perpajakan yang lebih ramah dapat memperkuat UMKM, mendorong sektor perumahan, menciptakan lapangan kerja, sekaligus memperkuat ekonomi daerah.
