DUMAI, Jejaringindonesia.com – Rahmatvevo bersama sejumlah pemuda Kota Dumai menyoroti penyegelan lapak di kawasan Kuliner Jaya Mukti. Aksi penertiban yang dilakukan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kota Dumai itu dinilai berdampak langsung terhadap pelaku usaha kecil.
Para pemuda mengkritik kebijakan tersebut karena dianggap tidak disertai solusi bagi para pedagang.
Menurut Rahmatvevo, langkah penyegelan berpotensi menghilangkan sumber penghasilan masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari aktivitas berjualan di kawasan Kuliner Jaya Mukti.
“Kami tidak menolak penegakan aturan. Namun, pemerintah seharusnya mengedepankan solusi, seperti memberikan pembinaan, tenggat waktu, atau menyediakan lokasi alternatif. Jangan sampai rakyat kecil menjadi korban kebijakan yang tidak berpihak,” tegasnya.
Ia juga meminta Disporapar Kota Dumai membuka ruang dialog dengan para pedagang agar penyelesaian persoalan dapat dilakukan secara adil tanpa mengorbankan mata pencaharian masyarakat.
Rahmatvevo berharap Pemerintah Kota Dumai segera mengevaluasi kebijakan tersebut dan mencari jalan keluar yang mengakomodasi kepentingan pedagang sekaligus menjaga ketertiban kawasan kuliner.
Para pemuda Dumai menilai pemerintah harus hadir sebagai pemberi solusi, bukan hanya melakukan penertiban. Mereka berharap polemik penyegelan lapak Kuliner Jaya Mukti dapat diselesaikan melalui musyawarah sehingga tidak menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
