KOTA- MALANG, Jejaringindonesia.com – DPRD Kota Malang menyelenggarakan Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Penjelasan Wali Kota terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Agenda tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna lantai 3 Kantor DPRD Kota Malang, Selasa (28/07/2026).
Dalam keterangannya kepada media usai rapat, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan bahwa pembahasan pertanggungjawaban Ranperda APBD 2025 telah selesai.
“Terkait pertanggungjawaban Ranperda kemarin sudah selesai, ditandatangani dan sudah diserahkan ke provinsi. Semua aman, tidak ada masalah. Terkait masalah abstain itu memang tidak ada dalam tatib, tetapi kita jadikan bahan evaluasi,” ujarnya.
Wali Kota menegaskan proses KUA-PPAS 2027 tidak terpengaruh oleh persoalan tersebut.
“Untuk KUA tahun ini ada perubahan seperti yang tadi saya sampaikan, termasuk terkait SILPA yang ada pada tahun 2026. Tetapi nanti KUA 2027 ada penyesuaian. Ada beberapa yang harus kita ikuti seperti masalah perekonomian, ada target untuk provinsi, nasional juga kota yang telah ditetapkan itu yang kita ikuti,” terangnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita menjelaskan pihaknya masih akan mendalami rancangan yang disampaikan Pemkot.
“Tadi saya sekilas mencocokkan dengan RPJMD, memang ada beberapa perubahan kalau dari postur proyeksinya yang akan kita dalami. Ini masih disampaikan dan kita punya waktu cukup panjang sehingga tidak segera mengesahkan,” katanya.
Amithya menyebut pihaknya akan melakukan kajian dan analisis terhadap perubahan anggaran. Ia menyoroti komposisi belanja yang masih didominasi belanja operasional.
“Dengan modal 10-15% program untuk masyarakat itu progresnya akan lebih terlihat daripada saat ini yang angkanya hanya 8%. Karena ini jatuhnya jauh sekali dari belanja operasional pegawai yang mencapai 45%,” jelas Amithya.
“Harapan kami bisa lebih imbang. Ada beberapa anggaran yang naik-turun saat kita cocokkan dengan RPJMD, maka ini perlu juga kami cek kenapa terjadi naik-turun persentase anggarannya,” pungkasnya.
