KOTA MALANG, Jejaringindonesia.com – Penertiban sejumlah rumah warga di Kawasan Jalan Hamid Rusdi, Jalan Terusan Kesatrian, Jalan Urip Sumoharjo, dan Jalan Pemandian, Kota Malang, yang dilakukan aparat TNI Kodim 0833 diduga dilakukan secara sewenang-wenang, dengan mengabaikan putusan pengadilan mulai ditingkat pertama hingga Mahkamah Agung.
Dalam putusan perdata dari mulai pengadilan inegeri hingga Mahkamah Agung, yang menyangkut proses hukum di lembaga peradilan, tidak ada putusan yang menyatakan bila ipenggugat dalam hal ini penghuni rumah, harus mengosongkan rumah.
Bahkan tidak ada perintah eksekusi dalam sejumlah putusan pengadilan tersebut. Namun, pihak aparat TNI dari Kodim 0833 dengan sengaja mengabaikan keputusan pengadilan tersebut dan menertibkan/mengosongkan secara paksa.
Dasar penertiban yang digunakan aparat TNI Kodim 0833 adalah Putusan PN Malang Nomor 69/Pdt.G/2021 Tertanggal 4 Maret 2021 jo Putusan PT Surabaya Nomor 455/PDT/2022/PT Tertanggal 21 September 2022 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4381 K/Pdt G/2023 Tertanggal 14 Desember 2023.
Selain itu, pihak Kodim 0833 melakukan penertiban dengan dasar Surat Perintah Pangdam V /Brawijaya Nomor Sprint /386/III /2025 Tertanggal 19 Maret 2025 .dengan tembusan
1.Asintel Kasdam v/Brw
2 Aslog Kasdam v/Brw
3 Walikota Malang
Didit, salah satu penghuni rumah di Jalan Hamid Rusdi K-35 yang rumah ditertibkan secara paksa menyatakan, tindakan aparat TNI Kodim 0833 merupakan tindakan sewenang-wenang yang melanggar hukum, karena melakukan penertiban dan pengosongan secara paksa, dengan mengabaikan putusan hukum dari lembaga peradilan.
Menurut Didit, dalam upaya menuntut keadilan hukum ia sudah melakukan upaya pengaduan ke Denpom V/3 hukum dan sudah melakukan pengaduan ke pengadilan Negeri Malang maupun Badan Pengawas mahkamah Agung. Dalam semua putusan tersebut tidak ada amar putusan yang menyatakan penggugat harus mengosongkan rumah.
” Harusnya eksekusi yang melakukan adalah pengadilan Negeri Malang, bukan malah aparat TNI dari Kodim 0833, berarti kan mengabaikan dan melanggar hukum secara nyata,”katanya saat ditemui suaramalang.com
Ia menegaskan , rumah yang ditempati bukan rumah dinas / rumah negara karena orangtuanya mendapat pesangon pindahan dari Hotel Agung . Yang dibangunkan dari Kodam VIII Brawijaya sejak tahun 1973 ( sekarang Kodam V Brawijaya) bersama ratusan penghuni yang lainnya merupakan pejuang 45.
sebagai rumah murah rumah sederhana dan hal ini dipertegas oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dinas Perumahan Rakyat,Kawasan Pemukiman Dan Cipta Karya.
“Saya akan menuntut keadilan atas tindakan sewenang-wenang aparat TNI dalam menertibkan rumahnya,” ujarnya.
Dalam penertiban tersebut, Didit juga menyayangkan pernyataan Kepala Hukum Korem 083 /Bj, Letkol Chk Maulidi agar mengabaikan putusan pengadilan terkait penertiban rumah.
” Itu kan gak bener berarti kan tidak menghormati putusan pengadilan wajib di hormati para pihak ,coba ini sampeyan liat dan dengarkan rekamannya, ” tambah Didit sambil menyodorkan rekaman video.
Sementara itu, Yudik,penghuni rumah blok K-70 di Jalan Hamid Rusdi yang juga tinggal di rumah murah rumah sederhana menyatakan, akan melakukan perlawanan secara hukum, bila rumahnya dikosongkan secara paksa.
” Saya akan melawan dengan bukti-bukti kepemilikan yang sah, selain putusan Pengadilan Negeri ,Pengadilan Tinggi sampai Mahkamah Agung , saya yakin aparat TNI AD melakukan tindakan Perbuatan Melawan Hukum.
Komandan Kodim 0833, Letkol INF Dedy Azis dalam suratnya menyatakan, penertiban rumah dinas dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Malang, Pengadilan Tinggi di Surabaya dan Mahkamah Agung. Juga Surat Perintah Pangdam V Brawijaya.
Pantauan wartawan suaramalang.com, sejumlah rumah yang ditertibkan secara paksa tanpa lewat eksekusi pengadilan, ternyata dialihkan ke pihak lain bukan sebagai rumah dinas jabatan. Bahkan sejumlah rumah ditempati pejabat TNI yang sudah memiliki rumah dinas maupun rumah pribadi di Malang. (Tim)












