MALANG, Jejaringindonesia.com– DPRD Kota Malang menggelar rapat paripurna dengan agenda mendengar penyampaian penjelasan Wali Kota terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027.
Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Paripurna lantai 3, Selasa (28/07/2026) ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita. Sidang dinyatakan kuorum dengan dihadiri 26 anggota dewan dan 2 anggota izin. Sidang dibuka pukul 14.12 WIB, dari jadwal semula pukul 13.00 WIB dan terbuka untuk umum.
Dalam rapat tersebut, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan bahwa proses penyusunan KUA-PPAS 2027 di Pemkot Malang dipastikan tetap berjalan sesuai tahapan.
Wali Kota juga menyinggung hasil pembahasan pertanggungjawaban APBD 2025 pada Senin (27/07/2026) yang sempat diwarnai sikap abstain dari sejumlah fraksi.
“Abstainnya menjadi bahan evaluasi. Kemudian dijelaskan ahli, diforumkan kembali, dan mereka sepakat untuk menyetujui, sehingga akhirnya ada penandatanganan bersama,” ucap Wahyu.
Ia menambahkan dokumen pertanggungjawaban APBD 2025 telah ditandatangani pada Selasa pagi dan segera dikirimkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk proses selanjutnya.
“Proses evaluasi pertanggungjawaban APBD tersebut tidak menghambat rangkaian pembahasan KUA-PPAS maupun Perubahan APBD,” terang Wahyu usai mengikuti rapat paripurna.
Wali Kota mengungkapkan terdapat peningkatan dalam proyeksi KUA-PPAS 2027, meski belum merinci persentase maupun nilai kenaikannya.
“Memang ada peningkatan, tapi situasi maupun kondisi, termasuk kendala global, tetaplah menjadi pertimbangan,” jelasnya.
Menurut Wahyu, penyusunan KUA-PPAS 2027 juga harus diselaraskan dengan RPJMD dan RKPD. Pemkot Malang juga masih memperhitungkan potensi SILPA dalam proyeksi anggaran.
“Meski tetap ada SiLPA di tahun 2026 ini, namun untuk 2027 sudah ada penyesuaian-penyesuaian,” tandas Wahyu.
Terkait dana transfer dari pemerintah pusat, Wali Kota berharap nilainya dapat meningkat. Namun proyeksi tersebut masih bersifat sementara dan akan kembali dibahas bersama legislatif Kota Malang.
