MALANG, JEJARING INDONESIA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang menggelar Sidang Paripurna dengan agenda Jawaban Walikota atas Pandangan Umum Fraksi terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) di Ruang Rapat Paripurna, Lantai 3, Gedung DPRD Kota Malang, Senin (4/5/2026).
Keempat Ranperda yang dibahas meliputi Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba, Ruang Terbuka Hijau (RTH), Penanaman Modal, serta Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Dalam sidang tersebut, Walikota Malang, Wahyu Hidayat, memaparkan lebih dari 100 poin jawaban untuk menanggapi masukan dari seluruh fraksi di DPRD. Wahyu menjelaskan bahwa seluruh catatan dari legislatif telah dijawab secara mendetail per fraksi dan per Ranperda.
“Secara umum sudah kita jawab satu persatu. Namun, karena ini merupakan jawaban atas pandangan umum, tentu harus ada tindak lanjut melalui Panitia Khusus (Pansus) di OPD-OPD terkait.
Selanjutnya, kami akan berkoordinasi dengan para Kepala Dinas untuk pembahasan lebih dalam di Pansus,” ujar Wahyu usai rapat.
Wahyu juga menyoroti poin krusial dalam Ranperda Lalu Lintas, yakni penanganan kemacetan. Mengingat mobilitas di Kota Malang bersifat lintas regional, regulasi baru ini diharapkan mampu menyesuaikan dinamika pergerakan kendaraan, termasuk di dalamnya mengenai penataan parkir.
“Kritik dan saran dari DPRD adalah masukan membangun yang kami jadikan acuan.
Sebagian besar poin sebenarnya sudah mulai kami laksanakan, namun melalui Ranperda ini, masalah seperti kemacetan dan penataan parkir akan memiliki payung hukum yang lebih kuat,” imbuhnya.
Senada dengan hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Malang dari Fraksi PKS, Trio Agus Purwono, menyatakan bahwa pihak legislatif menerima jawaban Walikota tersebut.
Langkah selanjutnya, poin-poin yang masih bersifat umum akan dipertajam dalam rapat Pansus.
“Jawaban sudah kami terima. Setelah ini, Pansus DPRD akan melakukan rapat berkala, setidaknya dua minggu sekali dengan melibatkan OPD terkait.
Tujuannya untuk membahas detail program dan penentuan regulasi yang akan dituangkan secara teknis dalam masing-masing Ranperda,” pungkas Trio.
Sidang ini menjadi langkah awal sebelum keempat regulasi tersebut disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) yang diharapkan mampu meningkatkan pelayanan publik dan keteraturan di Kota Malang.
