MALANG, JejaringIndonesia.com – DPRD Kota Malang menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Jawaban Walikota terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Rapat berlangsung di Gedung DPRD Kota Malang, Jl. Tugu Kidul Dalem, Klojen, Senin (13/7/2026) sekitar pukul 14.30 WIB.
Rapat sempat mengalami keterlambatan dari jadwal yang telah ditentukan. Hal ini memicu komplain dari Anggota DPRD Kota Malang, Arif Wahyudi.
Dalam rapat tersebut, sorotan utama DPRD mengarah pada tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran atau SILPA APBD 2025.
Menjawab hal tersebut, Walikota Malang Wahyu Hidayat menjelaskan bahwa seluruh pertanyaan dari fraksi-fraksi telah masuk dalam jawaban “Pandangan Fraksi” yang dibacakan secara detail.
“Selanjutnya akan ada rapat komisi yang lebih merincikan lagi semua jawaban beserta data-data pendukungnya. Itu akan didiskusikan dengan penanggung jawab OPD masing-masing anggaran,” ujar Walikota saat diwawancarai.
Rincian SILPA APBD 2025 Kota Malang: Pelampauan Pendapatan Asli Daerah: sekitar Rp. 56,7 Miliar. Sisa Dana Transfer Pemerintah Pusat dan Provinsi: sekitar Rp. 44,8 Miliar. Sisa Lebih BLUD: sekitar Rp. 10,7 Miliar. Efisiensi Belanja: sekitar Rp191,1 Miliar.
Walikota menegaskan, Pemkot akan mengupayakan penyelesaian program kerja dengan baik agar anggaran dapat terserap maksimal. Fokusnya ada pada bidang kesehatan dan pendidikan SD serta SMP yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Malang.
Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, juga menyampaikan bahwa ilustrasi terkait SILPA sudah diberikan. Pembahasan selanjutnya akan dilakukan di tingkat komisi.
“Nanti komisi-komisi akan memberikan notulen dan resume untuk dibahas bersama. Apakah ada efisiensi, kebijakan, atau program yang tidak terselesaikan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Amithya menyebut sorotan dari dewan juga terkait belum tersedianya data yang baik. Namun untuk kekosongan jabatan di lingkungan Pemkot saat ini sudah menggunakan sistem Manajemen Talenta.
“Step by step apakah sudah berjalan dengan baik itu akan tetap dipantau DPRD. Kami mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikannya, karena saat ini sudah masuk triwulan kedua dan hampir memasuki triwulan ketiga,” pungkasnya.
