Pejabat Pemkab Banyuwangi menjalani tes urine dan menandatangani pakta integritas sebagai komitmen pencegahan narkoba.
BANYUWANGI, Jejaringindonesia.com — Komitmen Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam mencegah penyalahgunaan narkotika kembali ditegaskan. Sejumlah pejabat struktural, mulai camat hingga kepala organisasi perangkat daerah (OPD), menjalani pemeriksaan urine sekaligus menyatakan komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan pemerintahan yang bebas narkoba.
Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Rempeg Jogopati, kompleks Pemkab Banyuwangi, Rabu (7/10/2026). Pemeriksaan dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Banyuwangi sebagai bagian dari langkah deteksi dini di lingkungan aparatur pemerintahan.
Usai menjalani pemeriksaan, para pejabat mengikuti deklarasi dan menandatangani Pakta Integritas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).
Komitmen tersebut juga mencakup upaya deteksi dini terhadap potensi penyalahgunaan narkotika di lingkungan kerja.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan, pemerintah daerah tidak memberikan ruang toleransi terhadap penyalahgunaan narkoba. Menurutnya, komitmen tersebut menjadi bagian dari tanggung jawab pejabat sebagai pelayan masyarakat.
“Kami tegaskan Pemkab Banyuwangi berkomitmen zero tolerance terhadap narkoba. Ini sebagai bentuk komitmen dan integritas sebagai abdi negara,” ujar Ipuk.
Upaya pencegahan narkoba di lingkungan pemerintahan Banyuwangi bukan merupakan program yang baru dijalankan.
Pemkab Banyuwangi telah membangun komitmen P4GN sejak 2015 melalui pembentukan Satuan Pelaksana P4GN berdasarkan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/138/KEP/429.011/2015.
Penguatan kelembagaan kembali dilakukan pada 2025 melalui Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/133/KEP/429.011/2025.
Regulasi tersebut memperbarui Tim Terpadu Fasilitasi P4GN sebagai wadah koordinasi lintas sektor dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika.
Pelaksanaan program juga diperluas melalui keterlibatan 54 fasilitator P4GN. Mereka menjadi bagian dari upaya edukasi dan pencegahan yang menjangkau masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan.
Ipuk menilai persoalan narkoba tidak dapat ditangani hanya oleh satu institusi. Karena itu, kolaborasi diperlukan dengan melibatkan aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, pesantren, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, tokoh agama, tokoh masyarakat, keluarga, hingga masyarakat secara luas.
Sementara itu, Kepala BNNK Banyuwangi Kombes Pol. Rachmat Kurniawan mengatakan pelaksanaan tes urine tersebut dilakukan atas permintaan langsung Bupati Banyuwangi.
Menurutnya, pemeriksaan menjadi salah satu bentuk deteksi dini sekaligus upaya memperkuat komitmen bersama dalam membangun lingkungan kerja yang terbebas dari penyalahgunaan narkotika.
“Kami berharap seluruh instansi bergerak bersama sesuai tugas pokok masing-masing untuk berpartisipasi dalam pemberantasan narkoba,” kata Rachmat.
Melalui pemeriksaan dan penandatanganan pakta integritas tersebut, Pemkab Banyuwangi menempatkan pencegahan narkoba sebagai bagian dari penguatan integritas aparatur.
Tak hanya itu, agenda kali ini juga sebagai upaya menjaga pelayanan pemerintahan tetap berjalan dalam lingkungan kerja yang sehat dan bebas penyalahgunaan narkotika.
Jurnalis: Boby Try Setya
Editor: Hafid












