BANYUWANGI, Jejaringindonesia.com — Transfer ke Daerah atau TKD Banyuwangi pada 2026 turun sekitar Rp665 miliar atau 25 persen dibanding tahun sebelumnya. Pemangkasan itu membuat ruang fiskal pemerintah daerah semakin sempit dan sektor infrastruktur menjadi yang paling terdampak.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Banyuwangi Samsudin menyebut hampir semua program daerah ikut terkena imbas penurunan TKD. Namun, porsi anggaran pembangunan fisik harus dipangkas paling besar karena kemampuan belanja daerah menyusut tajam.
Menurut Samsudin, TKD Banyuwangi turun dari sekitar Rp2,63 triliun menjadi Rp1,97 triliun pada 2026. Sejumlah pos yang selama ini menopang pembangunan daerah juga ikut berkurang, termasuk Dana Alokasi Khusus Fisik bidang pekerjaan umum yang tahun ini tidak lagi tersedia serta DAU Specific Grant yang juga nihil.
Dana Desa turut mengalami penurunan dari sekitar Rp200 miliar menjadi Rp60 miliar. Selain itu, insentif fiskal ASN dalam bentuk pendapatan juga tidak lagi diterima pada tahun ini karena dialihkan ke program prioritas pemerintah pusat.
Pengurangan tidak hanya terjadi pada dana transfer yang bersifat spesifik. Dana transfer umum seperti Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil juga ikut menyusut. Kondisi ini membuat Pemkab Banyuwangi harus lebih ketat dalam menentukan program yang dijalankan, termasuk untuk belanja rutin.
Dengan anggaran yang makin terbatas, pembangunan infrastruktur tidak lagi bisa mendapat porsi sebesar tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah daerah kini dituntut memilah program berdasarkan prioritas dan mengedepankan kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah agar setiap anggaran memberi dampak lebih luas.
Samsudin menjelaskan pola kerja lintas sektor atau _crosscutting_ menjadi salah satu pendekatan yang digunakan. Skema ini membuat satu program tidak lagi ditangani satu dinas saja, melainkan dikerjakan bersama oleh beberapa OPD agar pelaksanaannya lebih efisien di tengah tekanan fiskal.
Di saat yang sama, Pemkab Banyuwangi juga harus menyesuaikan diri dengan sejumlah program prioritas nasional. Ada tujuh program yang menjadi perhatian, yakni Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat atau Sekolah Nasional Terintegrasi, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, digitalisasi pendidikan, Kartu Kesejahteraan, Kartu Usaha Afirmatif, serta Pengolahan Sampah Terpadu.
Penurunan TKD juga terlihat besar jika dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah Banyuwangi. Samsudin menyebut pemangkasan Rp665 miliar itu hampir setara dengan PAD Banyuwangi 2026 yang dipatok sekitar Rp800,85 miliar.
Di tengah tekanan fiskal, pemerintah daerah menaruh harapan pada peningkatan PAD. Sektor pariwisata masih menjadi penyumbang utama, sementara dari sisi pajak, kontribusi terbesar berasal dari Opsen Pajak Kendaraan Bermotor.
Selain pariwisata, sektor pertanian tetap dianggap penting sebagai penopang ekonomi daerah. Kedua sektor itu diharapkan mampu menjaga pergerakan ekonomi Banyuwangi saat kemampuan belanja pemerintah menurun.
Tekanan fiskal 2026 juga menjadi dasar penyusunan arah anggaran Banyuwangi pada tahun berikutnya. Dalam rapat paripurna penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS APBD Banyuwangi 2027 pada 13 Agustus lalu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyampaikan urutan prioritas pembangunan daerah.
Prioritas itu dimulai dari pengurangan kemiskinan sebagai tujuan utama, lalu pendidikan, kesehatan, pertanian, UMKM dan pariwisata, infrastruktur, hingga birokrasi. Skema tersebut akan menjadi acuan pemerintah daerah dalam menentukan arah kebijakan anggaran.
Jurnalis: Boby Try
Editor: Diky Prasetyo
Narasumber: Samsudin, Kepala BPKAD Banyuwangi
