SIAK Riau, jejaringindonesia.com – Bupati Siak, Afni Zulkifli,
mengungkapkan dirinya kerap menerima telepon dari sejumlah pihak yang mengingatkannya agar berhati-hati dalam menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah pusat, khususnya terkait pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD).
Afni mengaku mendapat peringatan mengenai potensi berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga kemungkinan menghadapi kriminalisasi akibat sikapnya yang vokal memperjuangkan hak fiskal Kabupaten Siak. Kamis, ( 22/10/2026 )
Pengakuan tersebut disampaikan Afni dalam wawancara di kanal YouTube Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) yang disiarkan pada Senin (19/10/2026).
Dalam wawancara itu, Afni menceritakan beragam respons yang diterimanya ketika terus menyuarakan persoalan anggaran daerah, termasuk kewajiban pemerintah pusat kepada daerah yang menurutnya perlu mendapat perhatian.
Ia menyebut sikap kritisnya telah mengundang teguran dari sejumlah pihak. Bahkan, ia mempertanyakan mengapa Kabupaten Siak begitu lantang menyuarakan persoalan transfer keuangan daerah.
“Saya kan sering diingatkan. Kenapa sih berisik banget Siak ini? Kok teriak-teriak melulu?” ujar Afni.
Menurutnya, sikap tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab sebagai kepala daerah yang telah mengucapkan sumpah jabatan.
“Saya bilang, saya ini jadi bupati di bawah sumpah Al-Qur’an,” katanya.
Mengaku Diingatkan soal KPK hingga Kriminalisasi
Afni mengatakan dirinya tidak terlalu mempersoalkan berbagai komentar yang beredar di media sosial. Namun, ia mengaku menerima telepon dari sejumlah pihak yang mengingatkannya agar tidak terlalu keras menyampaikan kritik kepada pemerintah pusat.
“Tahu-tahunya saya ditelepon, kenapa keras kali ke pusat? Hati-hati nanti kamu di-KPK-kan, nanti kamu diginiin, nanti kamu dikriminalisasi,” ungkapnya.
Afni tidak menyebutkan identitas pihak-pihak yang menghubunginya. Ia juga tidak merinci kapan komunikasi tersebut berlangsung maupun apakah peringatan itu disertai tindakan tertentu.
Karena itu, pernyataan tersebut merupakan pengakuan Afni mengenai komunikasi yang diterimanya dan belum dengan sendirinya membuktikan adanya upaya kriminalisasi ataupun keterlibatan KPK dalam persoalan tersebut.
Perjuangkan Kepentingan Daerah
Afni menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang mengaku mengkhawatirkan keselamatannya. Meski demikian, ia menilai sebagian ucapan yang diterimanya terasa seperti intimidasi.
“Saya berterima kasih atas perhatian banyak orang, meskipun ada beberapa orang yang agak mengintimidasi. Capek loh, Mbak, kita
bekerja untuk kampung halaman,” ujarnya.
Pernyataan tersebut kembali menyoroti tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam memperjuangkan kebutuhan fiskal di tengah kebijakan anggaran pemerintah pusat.
Bagi Afni, menyuarakan persoalan transfer keuangan daerah merupakan bagian dari upaya memperjuangkan kepentingan masyarakat Kabupaten Siak. Namun, persoalan mengenai besaran pemangkasan TKD, kewajiban pembayaran pemerintah pusat, serta dampaknya terhadap kemampuan fiskal daerah tetap memerlukan penjelasan dan data anggaran yang terperinci . (Edo Risky)












