LSM MAUNG Riau Pertanyakan Transparansi Pajak Listrik untuk Penerangan Jalan Dumai

- Redaktur

Sabtu, 10 Oktober 2026 - 03:54 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MAUNG Riau meminta Pemkot Dumai membuka data penerimaan PBJT tenaga listrik, alokasi anggaran, dan realisasi belanja penerangan jalan umum.

 

DUMAI, Jejaringindonesia.com — Transparansi pengelolaan pajak tenaga listrik di Kota Dumai menjadi sorotan DPD LSM MAUNG Provinsi Riau. Organisasi tersebut meminta pemerintah daerah membuka data penerimaan pajak, alokasi anggaran, hingga realisasi belanja penerangan jalan umum (PJU), menyusul perhatian terhadap kondisi sejumlah ruas jalan yang dinilai masih membutuhkan penerangan memadai.

Ketua DPD LSM MAUNG Provinsi Riau, Wan Ade Syahputra, menilai masyarakat berhak mengetahui penggunaan uang publik, termasuk pemenuhan kewajiban alokasi anggaran untuk penerangan jalan.

Karena itu, pihaknya mendorong Pemerintah Kota Dumai memberikan penjelasan berbasis data mengenai pengelolaan penerimaan pajak tersebut.

“Penerangan jalan bukan sekadar fasilitas tambahan. Penerangan jalan berkaitan dengan keselamatan pengguna jalan, kenyamanan masyarakat, keamanan lingkungan, serta kelancaran aktivitas ekonomi pada malam hari. Karena itu, pengelolaan penerimaan pajak dan penggunaan anggarannya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” demikian pesan yang disampaikan dalam kampanye advokasi MAUNG Riau.

MAUNG menyoroti Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 25 ayat (2) mengatur bahwa hasil penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Tenaga Listrik dialokasikan paling sedikit 10 persen untuk penyediaan penerangan jalan umum.

Pada ayat berikutnya, ketentuan tersebut mencakup penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya konsumsi tenaga listrik untuk PJU.

Ketentuan ini menjadi dasar bagi MAUNG untuk meminta penjelasan mengenai penghitungan alokasi, anggaran yang ditetapkan, dan realisasi belanjanya.

Namun, kondisi jalan yang minim penerangan tidak serta-merta membuktikan adanya penyimpangan anggaran. Kesesuaian pelaksanaan kewajiban tersebut perlu diuji melalui dokumen penerimaan pajak, APBD, laporan realisasi anggaran, serta data pekerjaan di lapangan.

MAUNG meminta Pemkot Dumai membuka informasi mengenai total penerimaan PBJT atas tenaga listrik, perhitungan alokasi minimal 10 persen, anggaran pemasangan dan pemeliharaan lampu jalan, pembayaran listrik PJU, hingga daftar lokasi pekerjaan beserta hasil pelaksanaannya.

Selain itu, organisasi tersebut mendorong aparat pengawasan internal pemerintah dan lembaga pemeriksa yang berwenang melakukan pemeriksaan apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian antara kewajiban alokasi, dokumen anggaran, realisasi belanja, dan kondisi penerangan jalan.

Keterbukaan informasi tersebut juga memiliki landasan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Masyarakat dapat meminta informasi yang menjadi hak publik melalui mekanisme Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Hingga berita ini disusun, naskah sumber belum memuat tanggapan Pemerintah Kota Dumai maupun perangkat daerah yang menangani pendapatan dan penerangan jalan. Klarifikasi pemerintah diperlukan untuk memastikan besaran penerimaan, pemenuhan alokasi anggaran, serta kendala yang mungkin memengaruhi pelayanan PJU.

MAUNG menegaskan bahwa tuntutan transparansi bukan merupakan vonis terhadap pihak tertentu. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, penanganannya harus didasarkan pada bukti, hasil pemeriksaan, dan proses hukum yang berlaku.

Bagi masyarakat, persoalan penerangan jalan bukan hanya tentang jumlah lampu yang terpasang, tetapi juga tentang keterbukaan penggunaan anggaran dan hasil pelayanan yang dapat dirasakan secara nyata.

Penulis : Edo Risky

Editor : Hafid

Berita Terkait

Abaikan Putusan Pengadilan, Kodim 0833 Tertibkan Rumah Warga
Truk Sawit Terjun ke Laut di RoRo Sungai Pakning, Berhasil Dievakuasi Menggunakan Crane
450 Prajurit Yonif 132/Bima Sakti Diberangkatkan ke Papua Tengah, Siap Amankan Perbatasan RI-PNG
Ada yang Istimewa di HUT RI ke-81 Desa Sindurejo, Kades Misnan Sampaikan Pesan Menyentuh
Laka Lantas di Genteng Pagi Tadi, Dua Pengendara Motor Terjatuh dan Dilarikan ke Rumah Sakit
Jam Masuk Sekolah Jadi Perhatian, Kapolsek Singojuruh Turun Atur Lalu Lintas
Oknum Kanit Polsek Gunung Anyar IGA Jalani Pemeriksaan Internal, Kabid Humas, Kombes Pol. Jules: Ditempatkan di Patsus Mapolda Jatim
Residivis Jambret Lansia yang Beraksi di 58 Lokasi Diringkus Tim URC Macan Blambangan

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 15:51 WIB

Abaikan Putusan Pengadilan, Kodim 0833 Tertibkan Rumah Warga

Selasa, 17 November 2026 - 12:07 WIB

Truk Sawit Terjun ke Laut di RoRo Sungai Pakning, Berhasil Dievakuasi Menggunakan Crane

Senin, 16 November 2026 - 22:42 WIB

Ada yang Istimewa di HUT RI ke-81 Desa Sindurejo, Kades Misnan Sampaikan Pesan Menyentuh

Senin, 16 November 2026 - 08:54 WIB

Laka Lantas di Genteng Pagi Tadi, Dua Pengendara Motor Terjatuh dan Dilarikan ke Rumah Sakit

Minggu, 15 November 2026 - 23:16 WIB

Oknum Kanit Polsek Gunung Anyar IGA Jalani Pemeriksaan Internal, Kabid Humas, Kombes Pol. Jules: Ditempatkan di Patsus Mapolda Jatim

Minggu, 15 November 2026 - 11:20 WIB

Residivis Jambret Lansia yang Beraksi di 58 Lokasi Diringkus Tim URC Macan Blambangan

Sabtu, 14 November 2026 - 12:55 WIB

Stiker Anti Ngeblong Ditempel di Kendaraan Logistik Pelabuhan Ketapang

Sabtu, 14 November 2026 - 12:49 WIB

Diduga Kurang Konsentrasi, Pemotor Tewas Usai Tabrak Truk di Glenmore

Berita Terbaru

Berita

Abaikan Putusan Pengadilan, Kodim 0833 Tertibkan Rumah Warga

Selasa, 17 Nov 2026 - 15:51 WIB