Polemik Kanopi Balai Kota Malang Ungkap Celah Koordinasi Antarperangkat Daerah

- Redaktur

Kamis, 15 Oktober 2026 - 09:17 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kolase : sebelum dan sesudah pembongkaran Kanopi di depan Gedung Balaikota Malang. Foto : Istimewa

KOTA MALANG, Jejaringindonesia.com — Persoalan pemasangan kanopi di depan Gedung Balai Kota Malang mengindikasikan adanya celah koordinasi dalam pengambilan kebijakan antarperangkat daerah. Konstruksi yang sempat menuai kritik karena terpasang pada bangunan cagar budaya itu akhirnya dibongkar pada Rabu (14/10/2026) malam, menyusul instruksi Wali Kota Malang.

Namun, pembongkaran tersebut belum menjawab sejumlah persoalan mendasar. Anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Arief Wahyudi, mempertanyakan proses perencanaan dan pertanggungjawaban pekerjaan, sementara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengakui Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) belum memiliki surat keputusan (SK) kepengurusan yang aktif.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai mekanisme koordinasi antara perangkat daerah yang menangani pengadaan fasilitas pemerintahan dengan instansi yang memiliki kewenangan dalam pelestarian bangunan bersejarah.

Terlebih, Balai Kota Malang merupakan bangunan cagar budaya yang setiap intervensi fisiknya perlu mempertimbangkan ketentuan perlindungan dan prinsip konservasi.

Arief menilai keputusan membongkar kanopi merupakan respons yang tepat. Kendati demikian, ia mengingatkan bahwa penyelesaian persoalan tidak cukup dilakukan dengan menghilangkan konstruksi dari lokasi pemasangan.

“Secara prinsip, di situ dilarang. Pembangunan kanopi itu tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan. Rupanya Pemkot Malang langsung tanggap sehingga dilepas,” ujar Arief saat dikonfirmasi melalui telepon, Kamis (15/10/2026).

Menurutnya, evaluasi harus mencakup keseluruhan proses administratif, termasuk kesesuaian dokumen penganggaran, pelaksanaan pekerjaan, hingga status barang setelah dibongkar.

Dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE/LPSE), sebelumnya tercatat kegiatan dengan nomenklatur ‘Pemeliharaan Kanopi Selasar Balai Kota’ yang memiliki alokasi anggaran sekitar Rp150 juta, dengan nilai penunjukan berkisar Rp147 juta.

Pencatatan tersebut memunculkan kebutuhan klarifikasi mengenai kesesuaian antara jenis kegiatan yang dianggarkan dan pekerjaan yang dilaksanakan.

Terlebih, pemerintah sebelumnya menjelaskan bahwa kanopi digunakan sebagai fasilitas sementara untuk mendukung kegiatan upacara.

“Soal administrasi tidak serta-merta selesai. Ini barang baru dibeli. Mau dimasukkan sebagai aset apa? Kalau mau dihapus, tidak mungkin. Mau dipindahkan, butuh berita acara yang kuat,” ungkap Arief.

Ia mengingatkan bahwa setiap penggunaan anggaran daerah harus memiliki dasar pertanggungjawaban yang jelas. Ketidaksesuaian antara perencanaan, realisasi pekerjaan, dan pengelolaan barang berpotensi menjadi persoalan apabila tidak diselesaikan melalui prosedur yang benar.

“Pertanggungjawabannya berat dari sisi anggaran. Kalau tidak segera dicarikan solusi yang benar, ini bisa jadi temuan audit Inspektorat hingga KPK,” tegasnya.

Arief juga menduga dokumen pelaksanaan anggaran belum menjabarkan secara terperinci lokasi pemasangan konstruksi. Dugaan tersebut masih memerlukan pemeriksaan dokumen untuk memastikan kesesuaiannya dengan pelaksanaan pekerjaan.

Komisi C DPRD Kota Malang berencana melakukan evaluasi bersama perangkat daerah terkait guna memperoleh penjelasan mengenai proses pengambilan keputusan hingga pembongkaran kanopi.

“Ini pelajaran berharga untuk eksekutif agar lebih berhati-hati ketika memprogramkan sesuatu. Langkah selanjutnya, DPRD tetap akan menggelar rapat kerja evaluasi untuk membedah masalah ini,” tandasnya.

 

TACB Belum Aktif, Pengawasan Cagar Budaya Dipertanyakan

Persoalan koordinasi semakin mengemuka setelah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Suwarjana, mengakui bahwa kepengurusan TACB belum memperoleh SK baru dari pemerintah daerah.

Akibatnya, tim ahli yang sebelumnya bertugas belum memiliki landasan administratif untuk menjalankan fungsi pemberian rekomendasi secara formal.

“Untuk TACB memang belum di-SK-kan. TACB yang dulu ada, cuma mereka tidak berani komen karena SK-nya belum turun,” ungkap Suwarjana.

Kondisi tersebut menjadi perhatian karena keberadaan tim ahli memiliki peran penting dalam memberikan pertimbangan teknis terhadap perlakuan fisik pada bangunan cagar budaya.

Suwarjana berpendapat pemasangan kanopi tidak perlu dipersoalkan karena konstruksinya hanya bersifat sementara. Menurutnya, fasilitas tersebut digunakan untuk mendukung sejumlah agenda pemerintahan sepanjang Oktober.

“Sebenarnya ini sifatnya sementara untuk upacara saja, seperti 1 Oktober, Sumpah Pemuda, dan Hari Jadi Provinsi. Kan boleh di mana pun dipasangin tenda. Pertimbangannya toh cuma waktu satu bulan,” jelasnya.

Ia juga menyampaikan pandangannya mengenai tidak adanya permintaan pertimbangan kepada instansinya ketika pekerjaan berlangsung.

“Yang jelas karena kami belum ada SK-nya lagi, ya tidak salah yang ngebor tidak minta pertimbangan ke kami,” katanya.

Pernyataan tersebut memperlihatkan adanya persoalan kelembagaan yang perlu dievaluasi. Belum aktifnya TACB tidak serta-merta menghilangkan kewajiban pemerintah untuk memastikan setiap pekerjaan pada bangunan cagar budaya sesuai dengan ketentuan pelestarian.

Di sisi lain, belum diketahui secara pasti bagaimana proses konsultasi teknis dilakukan sebelum pekerjaan pemasangan kanopi dilaksanakan.

 

Pemkot Pilih Bongkar untuk Akhiri Polemik

Penjabat Sekretaris Daerah Kota Malang, R. Dandung Djulharjanto, menjelaskan pembongkaran dilakukan atas instruksi Wali Kota Malang setelah pemasangan konstruksi tersebut menimbulkan berbagai tanggapan masyarakat.

Dandung menegaskan bahwa sejak awal kanopi tidak dimaksudkan sebagai bangunan permanen. Pemerintah menggunakannya untuk menunjang kegiatan upacara dan agenda kedinasan.

“Dipikir permanen, padahal bukan. Daripada timbul polemik, atas perintah Pak Wali ya dibongkar saja dulu. Mending kita capek sedikit bongkar-pasang daripada timbul persepsi tidak baik,” terangnya kepada awak media.

Sebelumnya, Pemkot Malang menyampaikan rencana pembongkaran setelah 10 November 2026. Namun, keputusan tersebut berubah sehingga konstruksi dilepas lebih awal.

Sementara itu, Suwarjana membantah anggapan bahwa pemasangan kanopi telah mengubah kondisi fisik bangunan secara signifikan.

“Coba Anda lihat sekarang, dibor lalu dibuka. Apa yang berubah? Tidak ada yang tampak berubah di depan,” tukasnya.

Meski demikian, penilaian mengenai kondisi material bangunan setelah pengeboran dan pembongkaran tetap memerlukan pemeriksaan teknis untuk memastikan tidak terdapat kerusakan pada bagian asli gedung.

Polemik ini sekaligus menempatkan koordinasi antarperangkat daerah sebagai persoalan yang perlu memperoleh perhatian. Kejelasan pembagian kewenangan antara pengelola fasilitas pemerintahan, instansi pelestarian cagar budaya, dan pengawas internal menjadi penting agar kebijakan serupa tidak kembali menimbulkan persoalan.

Hingga berita ini disusun, Kepala Bagian Umum Setda Kota Malang, Windra Novisari, belum memberikan penjelasan mengenai rincian anggaran, mekanisme pengadaan, serta status konstruksi setelah dibongkar.

Upaya konfirmasi sebelumnya belum memperoleh hasil karena yang bersangkutan sedang berada di luar kantor.

 

Penulis: AHS

Editor: Tim

Berita Terkait

Abaikan Putusan Pengadilan, Kodim 0833 Tertibkan Rumah Warga
Truk Sawit Terjun ke Laut di RoRo Sungai Pakning, Berhasil Dievakuasi Menggunakan Crane
450 Prajurit Yonif 132/Bima Sakti Diberangkatkan ke Papua Tengah, Siap Amankan Perbatasan RI-PNG
Ada yang Istimewa di HUT RI ke-81 Desa Sindurejo, Kades Misnan Sampaikan Pesan Menyentuh
Laka Lantas di Genteng Pagi Tadi, Dua Pengendara Motor Terjatuh dan Dilarikan ke Rumah Sakit
Jam Masuk Sekolah Jadi Perhatian, Kapolsek Singojuruh Turun Atur Lalu Lintas
Oknum Kanit Polsek Gunung Anyar IGA Jalani Pemeriksaan Internal, Kabid Humas, Kombes Pol. Jules: Ditempatkan di Patsus Mapolda Jatim
Residivis Jambret Lansia yang Beraksi di 58 Lokasi Diringkus Tim URC Macan Blambangan

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 15:51 WIB

Abaikan Putusan Pengadilan, Kodim 0833 Tertibkan Rumah Warga

Selasa, 17 November 2026 - 12:07 WIB

Truk Sawit Terjun ke Laut di RoRo Sungai Pakning, Berhasil Dievakuasi Menggunakan Crane

Senin, 16 November 2026 - 22:42 WIB

Ada yang Istimewa di HUT RI ke-81 Desa Sindurejo, Kades Misnan Sampaikan Pesan Menyentuh

Senin, 16 November 2026 - 08:54 WIB

Laka Lantas di Genteng Pagi Tadi, Dua Pengendara Motor Terjatuh dan Dilarikan ke Rumah Sakit

Minggu, 15 November 2026 - 23:16 WIB

Oknum Kanit Polsek Gunung Anyar IGA Jalani Pemeriksaan Internal, Kabid Humas, Kombes Pol. Jules: Ditempatkan di Patsus Mapolda Jatim

Minggu, 15 November 2026 - 11:20 WIB

Residivis Jambret Lansia yang Beraksi di 58 Lokasi Diringkus Tim URC Macan Blambangan

Sabtu, 14 November 2026 - 12:55 WIB

Stiker Anti Ngeblong Ditempel di Kendaraan Logistik Pelabuhan Ketapang

Sabtu, 14 November 2026 - 12:49 WIB

Diduga Kurang Konsentrasi, Pemotor Tewas Usai Tabrak Truk di Glenmore

Berita Terbaru

Berita

Abaikan Putusan Pengadilan, Kodim 0833 Tertibkan Rumah Warga

Selasa, 17 Nov 2026 - 15:51 WIB