JAKARTA, Jejaringindonesia.com – Menanggapi tanggapan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI terkait penggunaan simbol salib merah dalam aksi demonstrasi Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), alumni PMKRI menegaskan bahwa penggunaan simbol tersebut bukan tindakan tanpa konteks.
Penegasan itu disampaikan Dr. Ir. MS Komber, Anggota DPD RI 2009-2014 dan 2014-2019 Dapil Papua Barat, Akademisi Muhammadiyah asli Papua, sekaligus Sekjen Pengurus Pusat PMKRI 2006-2009.
Menurutnya, penggunaan simbol salib merah merupakan simbolisasi yang berakar dari gerakan perlawanan dan jeritan hati masyarakat adat di Papua Selatan.
“Penggunaan simbol salib merah bukanlah tindakan tanpa konteks, melainkan simbolisasi yang berakar dari gerakan perlawanan dan jeritan hati masyarakat adat di Papua Selatan. Simbol ini lahir dari perjuangan masyarakat adat di Papua Selatan dalam mempertahankan ruang hidup, hak-hak adat, tanah adatnya serta martabat mereka di atas tanah adatnya terhadap PSN di Papua Selatan,” tegas Komber.
Menurutnya sebagai alumni, aksi yang dilakukan oleh PMKRI merupakan bentuk pengawalan, kepedulian, dan solidaritas terhadap perjuangan masyarakat adat di Papua Selatan dalam memperjuangkan hak tanah adatnya dari Proyek Strategis Nasional (PSN).
“Laju deforestasi skala besar dan penguasaan lahan-lahan tanah adat oleh pihak tertentu merupakan bentuk pelanggaran nyata terhadap hak hidup dan keberlanjutan masyarakat adat. Pemerintah, melalui kementerian terkait, wajib mengambil langkah tegas untuk menyelesaikan persoalan perluasan lahan masyarakat adat dan merawat kelestarian lingkungan di Papua,” ujarnya.
Komber menyarankan agar Menteri HAM turun langsung ke Merauke dan berdialog dengan masyarakat adat.
“Saran saya Pak Menteri turun ke Merauke dan ajak dialog dengan masyarakat adat agar dicapai kesepahaman yang baik. Pak Menteri HAM sebagai satu-satunya orang asli Papua yang menjadi Menteri di Kabinet Presiden Prabowo wajib memainkan peran sebagai penyambung lidah masyarakat Papua di lingkaran Pemerintah Pusat. Sampaikanlah harapan dan realitas masyarakat Papua, kami yakin akan didengarkan oleh Bapak Presiden Prabowo,” katanya.
Ia menegaskan, masyarakat adat Papua tidak alergi terhadap investasi, namun menghendaki adanya sikap saling menghargai dan mendengarkan aspirasi mereka saat pembukaan lahan untuk investasi.
“Masyarakat adat Papua tidak alergi terhadap investasi namun masyarakat adat menghendaki adanya tindakan saling menghargai dan mendengarkan masyarakat adat saat membuka lahan untuk investasi,” tegasnya.
Komber menambahkan, pemerintah diharapkan hadir untuk mendengar aspirasi mendasar rakyatnya, bukan mempermasalahkan bentuk ekspresi moral dan simbolik dalam penyampaian pendapat.
“Perlindungan tanah adat, pendampingan kepada masyarakat adat dan pemberdayaan ekonomi masyarakat adat serta pemulihan hak-hak masyarakat adat di Papua harus menjadi agenda prioritas nasional,” pungkasnya. (Ria)












