Banyuwangi, Jejaringindonesia.com – Kemacetan panjang yang kembali terjadi di jalur Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk dalam beberapa minggu terakhir membuat pertanyaan lama kembali mencuat, mengapa Banyuwangi dan Bali tidak disambungkan saja dengan jembatan.
Wacana pembangunan jembatan Jawa-Bali sejatinya bukan hal baru. Gagasan ini sudah muncul sejak era 1960-an melalui konsep Tri Nusa Bimasakti yang digagas Prof. Sedyatmo dari ITB, yang membayangkan konektivitas antara Sumatera, Jawa, dan Bali. Wacana tersebut sempat kembali didorong Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada 2012 seiring meningkatnya volume kendaraan di lintasan Ketapang-Gilimanuk. Namun hingga kini proyek itu belum pernah terealisasi.
Jarak Banyuwangi-Bali yang terlihat dekat di peta bukan jaminan mudahnya pembangunan. Kedalaman laut, kondisi dasar laut, gelombang, hingga risiko gempa menjadi kajian penting yang harus diperhitungkan secara matang. Selat Bali sendiri memiliki karakter arus, gelombang, dan pasang surut yang kuat, sehingga struktur fondasi dan tiang jembatan harus mampu menahan tekanan tersebut dalam jangka panjang tanpa mengganggu jalur pelayaran yang padat.
Selain aspek teknis, wacana ini juga pernah mendapat penolakan. Saat kembali mencuat pada 2012, sejumlah pihak di Bali, termasuk Pemerintah Kabupaten Jembrana dan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), sempat menyatakan keberatan. Selat Bali juga memiliki nilai penting dalam tradisi dan budaya masyarakat Bali. Dalam kearifan lokal, selat tersebut dikaitkan dengan kisah Dang Hyang Sidimantra dan Manik Angkeran, sehingga tidak hanya dipandang sebagai ruang geografis, melainkan juga memiliki nilai spiritual.
Jika jembatan dibangun, dampaknya akan sangat besar. Pola pergerakan orang dan barang antara Jawa-Bali akan berubah total dan berpengaruh pada tata ruang, lingkungan, pariwisata, hingga aktivitas ekonomi di kedua wilayah. Karena itu kajian harus dilakukan secara menyeluruh.
Hingga September 2026, belum ada kepastian kapan proyek jembatan Jawa-Bali akan dimulai. Sementara itu, Pelabuhan Ketapang di Banyuwangi dan Gilimanuk di Jembrana tetap menjadi jalur utama penyeberangan.
Dengan antrean yang sempat mencapai belasan kilometer pada awal September 2026, solusi jangka pendek yang lebih realistis adalah optimalisasi layanan penyeberangan, penambahan kapasitas dermaga, pengoperasian kapal berkapasitas besar, serta penataan arus kendaraan menuju pelabuhan.
