Suasana Rakor Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Kabupaten Malang Tahun 2026 di Pendopo Kabupaten Malang, Kepanjen, Jumat (6/11/2026).
MALANG, Jejaringindonesia.com – Luas wilayah dan kondisi geografis Kabupaten Malang menjadi tantangan tersendiri dalam penanganan bencana hidrometeorologi.
Jarak antarlokasi, medan yang sulit dijangkau, hingga potensi terputusnya akses akibat bencana membutuhkan strategi penanganan yang terukur dan kesiapan lintas sektor.
Persoalan tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Kabupaten Malang Tahun 2026 yang digelar di Pendopo Panji Kabupaten Malang, di Kecamatan Kepanjen, Jumat (6/11/2026).
Dalam laporan pembuka, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang Sadono Irawan, memaparkan sejumlah tantangan yang harus diantisipasi dalam operasi tanggap darurat.
Selain aksesibilitas dan infrastruktur, keterbatasan sumber daya, integrasi komunikasi antarlembaga, serta kondisi lapangan yang dinamis menjadi perhatian.
Tantangan geografis tersebut semakin penting diperhitungkan ketika bencana terjadi secara bersamaan di beberapa wilayah. Terlebih, BMKG setempat juga telah memberikan data prediksi cuaca hingga puncak musim hujan.
Mobilisasi personel, alat berat, armada evakuasi, dan distribusi logistik harus disesuaikan dengan kondisi akses menuju lokasi terdampak.
Sementara itu, Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kabupaten Malang Purwoto menekankan pentingnya kecepatan respons dalam menghadapi setiap laporan kejadian. Menurutnya, penanganan tidak boleh menunggu sampai dampak bencana semakin meluas.
“Dalam menangani bencana, kita tidak boleh menunggu. Harus sigap dan cepat turun ke lapangan. Begitu ada informasi kejadian, personel harus segera bergerak untuk melakukan penanganan,” tegas Purwoto.
Berdasarkan data BPBD Kabupaten Malang, tercatat 572 kejadian bencana hidrometeorologi selama tiga tahun terakhir hingga 31 Oktober 2026.
Sementara, dalam periode 30 Oktober hingga 2 November 2026, dampak bencana meluas ke sembilan kecamatan dan 31 desa.
Pendataan sementara mencatat 128 titik tanah longsor, delapan lokasi banjir atau luapan, serta dua titik cuaca ekstrem.
Dampaknya meliputi 121 rumah mengalami kerusakan, 68 rumah terendam, 17 fasilitas infrastruktur terdampak, serta lahan seluas 50 hektare ikut terkena dampak.
BPBD menyebut data tersebut masih dalam proses verifikasi dan validasi sehingga dapat mengalami perubahan yang cukup dinamis.
Namun, sebaran kejadian itu menjadi gambaran besarnya kebutuhan kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana di Kabupaten Malang.
“Berdasarkan catatan kami, kejadian yang perlu diwaspadai meliputi tanah longsor, banjir, dan pohon tumbang. Beberapa wilayah Kabupaten Malang memang memiliki potensi bencana hidrometeorologi yang harus diantisipasi sejak dini,” jelas Purwoto.
Berdasarkan pemetaan BPBD, musim hujan diperkirakan mulai berlangsung pada Desember 2026, sedangkan puncaknya diprediksi terjadi pada Januari hingga Februari 2027.
Potensi banjir, tanah longsor, luapan sungai, angin kencang, pohon tumbang, hingga gelombang ekstrem dan abrasi menjadi ancaman yang perlu diperhitungkan.
Menghadapi kondisi tersebut, rakor membahas penguatan koordinasi lintas sektor dengan melibatkan perangkat daerah, pemerintah kecamatan sampai ke desa, TNI-Polri, lembaga usaha, akademisi, media, serta unsur relawan setempat.
Pembagian peran antarlembaga menjadi bagian penting dalam rencana operasi tanggap darurat. BPBD bertugas melakukan kaji cepat, mengaktifkan dan mengelola posko, mengendalikan operasi, serta mendukung evakuasi dan distribusi logistik.
Sementara perangkat daerah lainnya memberikan dukungan sesuai klaster penanganan masing-masing.
Dukungan infrastruktur juga menjadi perhatian, terutama penyediaan alat berat seperti excavator, loader, dan dump truck untuk membersihkan material longsor maupun menangani dampak banjir.
Kesiapan armada evakuasi, peralatan komunikasi, layanan kesehatan darurat, serta logistik kebutuhan dasar turut diperhitungkan.
Dalam materi rakor, BPBD juga mencatat kekuatan personel internal serta sekitar 48 unsur relawan yang tersebar di empat titik pos lapangan.
“Kesiapan tersebut menjadi bagian dari dukungan operasional untuk mempercepat penanganan ketika terjadi keadaan darurat,” urainya.
Selain koordinasi personel dan sarana, pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak juga menjadi perhatian.
Kalaksa mengapresiasi dukungan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang turut membantu penyaluran bantuan kemanusiaan di lokasi bencana.












