Promosi Outlet 23 Banyuwangi yang beredar di Instagram. Rencana pembukaan gerai miras tersebut mendapat tanggapan dari Satpol PP Banyuwangi terkait ketentuan perizinan. (Foto: Instagram Outlet 23 Banyuwangi)
BANYUWANGI, Jejaringindonesia.com – Kabar bakal hadirnya gerai penjualan minuman keras (miras) atau minuman beralkohol (Minol) Outlet 23 di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Klatak, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, memunculkan pertanyaan mengenai legalitas usaha dan ketentuan peredaran minuman beralkohol di daerah tersebut.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Banyuwangi, Yoppy Bayu Irawan, menyatakan bahwa rencana operasional gerai tersebut belum dapat dipastikan.
Informasi yang berkembang sejauh ini masih sebatas perbincangan di media sosial, sementara pihaknya belum menerima dokumen maupun permohonan resmi terkait rencana pembukaan Outlet 23.
“Masih di media sosial saja,” ujar Yoppy saat dikonfirmasi, Rabu (21/10/2026).

Menurut Yoppy, setiap pelaku usaha yang hendak menjalankan kegiatan perdagangan di Banyuwangi harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan hukum. Terlebih, penjualan minuman beralkohol merupakan kegiatan usaha yang memiliki aturan khusus mengenai perizinan, lokasi, hingga pengawasan peredarannya.
Ia menegaskan, kabar pembukaan Outlet 23 tidak dapat langsung dianggap sebagai kepastian bahwa gerai tersebut akan beroperasi di Banyuwangi.
“Belum pasti buka di Banyuwangi,” katanya.
Secara regulasi, pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Banyuwangi diatur melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2015 yang telah diubah dengan Perda Nomor 1 Tahun 2020.
Ketentuan tersebut menjadi landasan pemerintah daerah dalam mengawasi peredaran dan penjualan minuman beralkohol, termasuk pengaturan terhadap pelaku usaha yang menjalankan kegiatan perdagangan komoditas tersebut.
Selain itu, Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2022 mengatur petunjuk pelaksanaan perda, meliputi mekanisme perizinan, pelaporan, penjualan, pengawasan, pengendalian, serta pengenaan sanksi administratif.
Dengan adanya ketentuan tersebut, rencana pembukaan gerai penjualan minol tidak cukup hanya didasarkan pada kesiapan lokasi atau bangunan usaha. Legalitas kegiatan, kesesuaian lokasi, serta persyaratan penjualan harus memenuhi aturan yang berlaku.
Satpol PP Banyuwangi pun menegaskan bahwa setiap kegiatan usaha yang tidak sesuai ketentuan dapat menjadi objek pengawasan dan penegakan peraturan daerah.
“Yang jelas tidak boleh,” tegas Yoppy saat menanggapi kemungkinan kegiatan usaha yang melanggar aturan.
Sementara itu, keberadaan Outlet 23 sebelumnya juga sempat menjadi persoalan di Kabupaten Jember. Penolakan masyarakat terhadap gerai penjualan minuman beralkohol tersebut berujung pada tindakan penutupan dan penyegelan oleh Satpol PP setempat.
Meski demikian, situasi di Banyuwangi belum dapat disamakan dengan kejadian di Jember. Hingga saat ini, rencana pembukaan Outlet 23 di wilayah Klatak masih sebatas informasi yang beredar dan belum ada kepastian operasional sebagaimana disampaikan Satpol PP Banyuwangi.
“Belum pasti buka di Banyuwangi,” kata Yoppy.
Penulis: Boby Try Setya
Editor: Tim Redaksi












