Suasana Malang Bay Fest 2026 di Pantai Wonogoro, Kabupaten Malang, 10–11 Oktober 2026. Di balik kemeriahan festival musik reggae, muncul pertanyaan terkait peredaran miras dan pengawasan selama kegiatan berlangsung.
MALANG, Jejaringindonesia.com — Malang Bay Fest 2026 atau BayFest, agenda musik tahunan yang digelar di kawasan Pantai Wonogoro, Desa Tumpakrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang, pada 10–11 Oktober 2026, masih menyisakan sejumlah pertanyaan.
Di balik kemeriahan festival yang menghadirkan musisi reggae Tony Q Rastafara dan band-band lokal ternama tersebut, keberadaan minuman beralkohol serta pemasangan spanduk salah satu merek bir ternama menjadi persoalan yang memerlukan penjelasan.
Salah satu sumber yang enggan disebutkan identitasnya menyampaikan bahwa penyelenggaraan festival tersebut juga berkolaborasi dengan pihak Polres Malang.
Namun, bentuk kerja sama tersebut belum memperoleh konfirmasi resmi, termasuk apakah hanya berkaitan dengan pengamanan atau terdapat keterlibatan dalam koordinasi penyelenggaraan kegiatan.
Secara umum, BayFest 2026 boleh dikatakan berhasil terselenggara dan menjadi daya tarik hiburan di kawasan wisata Malang Selatan.
Namun, keberhasilan tersebut tidak menutup pertanyaan mengenai pengawasan aktivitas perdagangan dan promosi minuman beralkohol di lokasi festival.
Secara hukum, persoalan tersebut berkaitan dengan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
Pasal 4 mengatur bahwa minuman beralkohol hanya dapat diperdagangkan oleh pelaku usaha yang memiliki izin sesuai ketentuan.
Sementara itu, Pasal 7 mengatur pembatasan tempat penjualan minuman beralkohol, termasuk hotel, bar, restoran yang memenuhi persyaratan, serta tempat tertentu yang ditetapkan pemerintah daerah.
Selain itu, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 beserta perubahannya mengatur pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, serta penjualan minuman beralkohol.
Di tingkat daerah, Kabupaten Malang juga memiliki Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.
Namun, status keberlakuan dan ketentuan yang dapat diterapkan terhadap kegiatan festival tersebut masih perlu dipastikan.
Dengan adanya ketentuan tersebut, keberadaan minuman beralkohol di kawasan BayFest 2026 memunculkan pertanyaan mengenai asal produk, izin pelaku usaha, dan apakah lokasi festival memenuhi persyaratan sebagai tempat penjualan.
Sementara itu, pemasangan spanduk merek bir perlu diperiksa secara terpisah untuk memastikan apakah termasuk aktivitas promosi yang tunduk pada pembatasan tertentu. Pemasangan spanduk tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran.
Keterangan sumber mengenai dugaan kolaborasi dengan Polres Malang juga memerlukan penjelasan. Sebab, keterlibatan kepolisian dalam pengamanan acara tidak otomatis memberikan legalitas terhadap seluruh aktivitas perdagangan yang berlangsung.
Media ini bakal meminta konfirmasi kepada Polres Malang, Polsek Gedangan, panitia BayFest 2026, Satpol PP Kabupaten Malang, serta perangkat daerah yang membidangi perdagangan untuk mengetahui mekanisme pengawasan selama festival.
Keberhasilan BayFest 2026 menghadirkan hiburan dan menarik kunjungan wisatawan tentu menjadi nilai positif bagi pariwisata Malang Selatan.
Namun, keberhasilan penyelenggaraan juga perlu diikuti kepastian bahwa aktivitas komersial di dalamnya berjalan sesuai peraturan perundang-undangan.












