JAKARTA, Jejaringindonesia.com — Komisi III DPR-RI tengah membahas perluasan cakupan tindak pidana dalam RUU Perampasan Aset. Pembahasan dipimpin oleh Habiburokhman dan Sahroni.
Dalam rapat yang digelar pekan ini, Komisi III menyoroti kemungkinan penyitaan aset tidak hanya dikenakan kepada pelaku korupsi. Pelaku penunggak pajak hingga pelaku judi online (judol) juga masuk dalam pembahasan untuk dapat dikenai UU tersebut.
Perluasan ini membuat ruang lingkup RUU Perampasan Aset bergeser. Jika sebelumnya dorongan publik fokus pada penyitaan aset pejabat korup, kini cakupannya juga menyentuh tindak pidana yang dilakukan masyarakat sipil.
Anggota Komisi III menyatakan perluasan dimaksudkan agar instrumen hukum perampasan aset dapat digunakan lebih luas untuk memulihkan kerugian negara dan masyarakat. Namun sejumlah pihak mengingatkan agar rumusan pasal tidak menimbulkan multitafsir.
Hingga saat ini, DPR menargetkan RUU Perampasan Aset disahkan sebelum 15 Desember 2026. Pembahasan lanjutan akan terus dilakukan bersama pemerintah, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya.
Sejumlah organisasi masyarakat sipil yang sejak awal mengawal RUU ini, di antaranya Botok, Teguh, dan AMPB, menyatakan akan terus memantau proses legislasi agar substansi RUU tetap sesuai tujuan awal, yakni memberantas korupsi dan mengembalikan aset hasil kejahatan kepada negara.
Apabila RUU yang disahkan nantinya dinilai tidak sesuai konstitusi, jalur uji materi ke Mahkamah Konstitusi menjadi opsi hukum yang dapat ditempuh masyarakat.
Jakarta, 9 September 2026.
Jurnalis: Boby Try
Editor: Diky Prasetyo
Opini publik.
