Direktur perusahaan properti di Banyuwangi menghadapi tuntutan enam bulan penjara setelah didakwa terlibat pembabatan tanaman singkong dan pisang di lahan sengketa.
BANYUWANGI, Jejaringindonesia.com – Sengketa lahan seluas 6.330 meter persegi di Dusun Sumberwadung, Desa Kaligondo, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, berbuntut perkara pidana.
Pembabatan tanaman singkong dan pisang di atas lahan tersebut menyeret seorang direktur perusahaan properti ke meja hijau.
BN (52), direktur salah satu perusahaan properti di Banyuwangi, kini menghadapi tuntutan enam bulan penjara dari jaksa penuntut umum (JPU). Tuntutan tersebut dibacakan dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Banyuwangi, Kamis (15/10/2026) sore.
Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Yoga Perdana itu mengagendakan pembacaan tuntutan terhadap terdakwa yang diketahui merupakan warga Dusun Jepit, Desa Kaligondo, Kecamatan Genteng.
Dalam persidangan tersebut, terdakwa hadir didampingi penasihat hukumnya, Saleh.
Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri (Kejari) Banyuwangi, Agus Haryono, membenarkan tuntutan pidana yang diajukan JPU. Menurutnya, jaksa menilai unsur tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi berdasarkan pembuktian selama persidangan.
“Jaksa menuntut pidana penjara selama enam bulan atas perkara perusakan pohon singkong dan tanaman pisang milik korban,” kata Agus.
Perkara ini bermula dari aktivitas pembabatan tanaman di lahan seluas 6.330 meter persegi yang diklaim sebagai milik H. Sujarno (55), warga Desa Sumbergondo, Kecamatan Glenmore.
Lahan yang ditanami singkong dan pisang tersebut diketahui masih menjadi objek sengketa. Persoalan kepemilikan tanah kemudian berkembang menjadi perkara pidana setelah sejumlah tanaman di atasnya dibabat.
Berdasarkan informasi dalam proses penyidikan, BN diduga memerintahkan sejumlah buruh harian lepas untuk membersihkan lahan tersebut.
Para pekerja disebut menerima instruksi mencabut tanaman singkong dan menebang pohon pisang dengan imbalan upah Rp100 ribu per orang setiap hari.
Sementara itu, berdasarkan keterangan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan (BAP), para buruh mengaku tidak mengetahui adanya persoalan hukum maupun sengketa kepemilikan atas lahan yang mereka kerjakan.
Mereka disebut hanya menjalankan pekerjaan sesuai instruksi yang diterima tanpa mengetahui persoalan yang melatarbelakangi pembabatan tanaman tersebut.
Aktivitas pembersihan lahan itu sempat memicu ketegangan. Sujarno beberapa kali mendatangi lokasi dan meminta para pekerja menghentikan kegiatan pembabatan.
Namun, persoalan tersebut kemudian berlanjut ke ranah hukum setelah dugaan perusakan tanaman dilaporkan kepada kepolisian karena dinilai menimbulkan kerugian.
Unit Reskrim Polsek Genteng selanjutnya melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan sejumlah saksi serta mengumpulkan bukti terkait aktivitas pembabatan tanaman.
Dari rangkaian proses hukum tersebut, BN kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Setelah berkas perkara dilimpahkan ke kejaksaan, kasus itu bergulir dalam persidangan di PN Banyuwangi.
Dalam perkara ini, terdakwa didakwa melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP tentang perusakan barang milik orang lain, sebagaimana tercantum dalam informasi penanganan perkara.
Meski jaksa telah mengajukan tuntutan enam bulan penjara, proses hukum terhadap BN belum mencapai putusan akhir.
Majelis hakim masih memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan fakta persidangan, alat bukti, tuntutan jaksa, serta pembelaan terdakwa sebelum menjatuhkan putusan.
Dengan demikian, tuntutan pidana yang dibacakan JPU tidak serta-merta menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah secara hukum.
Hingga Sabtu (17/10/2026), perkara tersebut masih dalam proses persidangan dan belum terdapat informasi mengenai putusan akhir majelis hakim.
Penulis: Boby Try Setya
Editor: Hafid












