RDPU : DPRD Kabupaten Malang Sepakat, Sound Horeg Bakal Lebih Ditertibkan

- Redaktur

Kamis, 15 Oktober 2026 - 13:16 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DPRD Kabupaten Malang bersama MP3I Malang Raya seusai RDPU membahas pengaturan dan penertiban sound horeg, Kamis (15/10/2026). 

MALANG, Jejaringindonesia.com — Penyelenggaraan karnaval dengan penggunaan sound horeg di Kabupaten Malang bakal menghadapi pengawasan lebih ketat. DPRD Kabupaten Malang menegaskan bahwa kebebasan masyarakat menggelar hiburan tetap harus berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap ketertiban umum dan perlindungan hak warga.

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Malang dari Fraksi Gerindra, Zia’ulhaq, menyampaikan hal tersebut seusai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Majelis Permusyawaratan Pengasuh Pesantren Seluruh Indonesia (MP3I) Malang Raya, Kamis (15/10/2026).

Pertemuan itu membahas sejumlah persoalan penyelenggaraan karnaval, mulai dari kebisingan, penggunaan jalan umum hingga kegiatan yang berlangsung melewati batas waktu wajar.

Zia’ulhaq menegaskan, pemerintah daerah tidak perlu mengambil langkah pelarangan secara menyeluruh terhadap sound horeg. Menurutnya, pendekatan yang lebih tepat adalah memastikan setiap kegiatan hiburan memiliki batasan dan mekanisme pengawasan yang jelas.

“Kalau pelarangan enggak mungkin. Tapi kalau adanya pembatasan berkenaan dengan sound horeg, dimungkinkan. Kita sudah ada perda tentang ketertiban umum yang salah satunya menjawab keresahan masyarakat tentang pembatasan sound horeg,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Kabupaten Malang telah memproses Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Ketertiban Umum yang turut mengakomodasi persoalan penggunaan perangkat pengeras suara dalam kegiatan masyarakat.

Regulasi tersebut, menurutnya, telah menyelesaikan tahapan evaluasi di tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan kini menunggu proses administrasi lanjutan di pemerintah kabupaten.

“Nomornya belum. Hasil dari evaluasi gubernur sudah selesai. Sekarang lagi di mejanya Pak Bupati. Setelah nanti ada penomoran, nomornya berapa, perdanya tersebut,” jelasnya.

Dengan adanya regulasi tersebut, Zia’ulhaq menilai pembentukan perda khusus sound horeg tidak lagi diperlukan. Pemerintah daerah cukup memastikan ketentuan yang telah disusun dapat diterapkan secara konsisten.

Ia juga mengungkapkan bahwa mekanisme penegakan aturan mencakup tahapan teguran, sanksi administratif, hingga ancaman pidana sesuai jenis dan tingkat pelanggaran.

“Sanksinya ada sanksi administrasi dan sanksi pidana. Teguran ada dulu, jadi ada teguran, ada sanksi administrasi, ada sanksi pidana,” katanya.

Zia’ulhaq menyebut perangkat sound system maupun kendaraan pengangkutnya berpotensi menjadi objek tindakan penertiban sebagaimana ketentuan yang dijelaskannya dalam RDPU.

Meski demikian, penerapan sanksi tersebut tetap harus mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku dan kewenangan aparat penegak peraturan daerah.

Selain persoalan kebisingan, DPRD Kabupaten Malang memberikan perhatian terhadap durasi penyelenggaraan karnaval yang dalam sejumlah kesempatan berlangsung hingga pagi hari.

Menurut Zia’ulhaq, banyaknya peserta dengan waktu penampilan yang relatif panjang menjadi salah satu penyebab kegiatan sulit diselesaikan dalam waktu singkat.

Ia mencontohkan, karnaval dengan 25 hingga 30 peserta dapat berlangsung sangat lama apabila setiap kelompok membutuhkan waktu sekitar 30 menit sampai satu jam untuk menampilkan keseniannya.

Karena itu, pembatasan waktu menjadi aspek penting yang membutuhkan pengaturan lebih terperinci melalui regulasi teknis.

“Kalau batasan waktu nanti tinggal Perbup-nya. Di dalam perda memang enggak ada batasan waktu. Soal batasan waktu itu kan soal teknis,” terangnya.

Menurutnya, pelaksanaan penertiban nantinya perlu melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah, termasuk Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan bagian hukum pemerintah daerah.

Sementara itu, Ketua MP3I Malang Raya, M. Taufik, menyampaikan bahwa aspirasi yang dibawa dalam RDPU merupakan hasil pembahasan kalangan pengasuh pesantren selama kurang lebih tiga bulan.

Organisasi yang menaungi sekitar 150 pesantren di Malang Raya tersebut tidak menghendaki penghapusan kegiatan karnaval ataupun hiburan masyarakat.

MP3I justru meminta pemerintah menghadirkan kepastian aturan agar penyelenggaraan hiburan tidak menghambat akses jalan, mengganggu aktivitas pendidikan, membahayakan kesehatan akibat kebisingan, maupun membuka ruang peredaran minuman keras.

“Kami tidak menolak, kami meminta ini diatur. Jadi harapan kami pemerintah turun tangan untuk mengatur, menertibkan. Kami berharap acara karnaval itu dari adu keras menjadi adu kreativitas,” tegas Taufik.

Ia berharap pemerintah daerah tidak hanya menyusun aturan, tetapi juga menyediakan mekanisme pengawasan dan pengaduan yang dapat digunakan masyarakat apabila merasa dirugikan.

Pertemuan MP3I dan DPRD Kabupaten Malang tersebut memperlihatkan adanya kesamaan pandangan mengenai pentingnya penataan kegiatan sound horeg tanpa menutup ruang kreativitas masyarakat.

Kini, perhatian tertuju pada penyelesaian regulasi ketertiban umum beserta aturan pelaksanaannya agar penertiban tidak berhenti pada kesepahaman dalam forum RDPU, melainkan dapat diwujudkan melalui pengawasan yang terukur dan konsisten.

 

Penulis: AHS

Editor: Tim

Berita Terkait

Abaikan Putusan Pengadilan, Kodim 0833 Tertibkan Rumah Warga
Truk Sawit Terjun ke Laut di RoRo Sungai Pakning, Berhasil Dievakuasi Menggunakan Crane
450 Prajurit Yonif 132/Bima Sakti Diberangkatkan ke Papua Tengah, Siap Amankan Perbatasan RI-PNG
Ada yang Istimewa di HUT RI ke-81 Desa Sindurejo, Kades Misnan Sampaikan Pesan Menyentuh
Laka Lantas di Genteng Pagi Tadi, Dua Pengendara Motor Terjatuh dan Dilarikan ke Rumah Sakit
Jam Masuk Sekolah Jadi Perhatian, Kapolsek Singojuruh Turun Atur Lalu Lintas
Oknum Kanit Polsek Gunung Anyar IGA Jalani Pemeriksaan Internal, Kabid Humas, Kombes Pol. Jules: Ditempatkan di Patsus Mapolda Jatim
Residivis Jambret Lansia yang Beraksi di 58 Lokasi Diringkus Tim URC Macan Blambangan

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 15:51 WIB

Abaikan Putusan Pengadilan, Kodim 0833 Tertibkan Rumah Warga

Selasa, 17 November 2026 - 12:07 WIB

Truk Sawit Terjun ke Laut di RoRo Sungai Pakning, Berhasil Dievakuasi Menggunakan Crane

Senin, 16 November 2026 - 22:42 WIB

Ada yang Istimewa di HUT RI ke-81 Desa Sindurejo, Kades Misnan Sampaikan Pesan Menyentuh

Senin, 16 November 2026 - 08:54 WIB

Laka Lantas di Genteng Pagi Tadi, Dua Pengendara Motor Terjatuh dan Dilarikan ke Rumah Sakit

Minggu, 15 November 2026 - 23:16 WIB

Oknum Kanit Polsek Gunung Anyar IGA Jalani Pemeriksaan Internal, Kabid Humas, Kombes Pol. Jules: Ditempatkan di Patsus Mapolda Jatim

Minggu, 15 November 2026 - 11:20 WIB

Residivis Jambret Lansia yang Beraksi di 58 Lokasi Diringkus Tim URC Macan Blambangan

Sabtu, 14 November 2026 - 12:55 WIB

Stiker Anti Ngeblong Ditempel di Kendaraan Logistik Pelabuhan Ketapang

Sabtu, 14 November 2026 - 12:49 WIB

Diduga Kurang Konsentrasi, Pemotor Tewas Usai Tabrak Truk di Glenmore

Berita Terbaru

Berita

Abaikan Putusan Pengadilan, Kodim 0833 Tertibkan Rumah Warga

Selasa, 17 Nov 2026 - 15:51 WIB