Wabup Malang sekaligus Ketua HMT Jatim, Dra. Hj. Lathifah Shohib saat memberikan keterangan kepada awakmedia. (Foto: Hafid/JI.Com)
MALANG, JejaringIndonesia.com — Akses permodalan dan kemampuan memanfaatkan teknologi masih menjadi tantangan bagi perempuan dalam mengembangkan usaha. Persoalan tersebut menjadi perhatian Harakah Majelis Taklim (HMT) Jawa Timur dalam upaya memperkuat kemandirian ekonomi perempuan melalui UMKM dan koperasi berbasis digital.
Pembahasan itu berlangsung dalam Semiloka Pemberdayaan Ekonomi Perempuan melalui Usaha Mikro Kecil dan Perintisan Koperasi Berbasis Digital di Pondok Pesantren Al-Hidayah Induk, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, Minggu (20/9/2026).
Wakil Bupati Malang sekaligus Ketua Pimpinan Wilayah HMT Jawa Timur, Dra. Hj. Lathifah Shohib, mengatakan HMT tidak hanya menjadi wadah kegiatan keagamaan, tetapi juga memiliki jaringan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian ekonomi anggotanya.
Menurut Lathifah, HMT dibentuk untuk menaungi majelis taklim di berbagai daerah. Selain menjadi sarana belajar agama, organisasi tersebut juga diarahkan menjadi ruang pemberdayaan melalui penguatan jaringan antaranggotanya.
“Tujuannya yang pertama mencerdaskan melalui majelis taklim, seperti mengaji dan belajar agama, juga memberdayakan,” ujar Lathifah.
Ia berharap anggota HMT dapat semakin berdaya secara ekonomi dengan memanfaatkan jaringan yang telah terbentuk. Pertukaran informasi dan pengalaman antaranggotanya dinilai dapat membantu pengembangan kegiatan usaha.
Salah satu persoalan yang disoroti Lathifah adalah akses perempuan terhadap pembiayaan perbankan. Persyaratan agunan masih menjadi kendala, terutama ketika aset keluarga tercatat atas nama suami.
Menurut Lathifah, kepemilikan aset atas nama bersama antara suami dan istri dapat menjadi salah satu alternatif untuk membuka akses pembiayaan yang lebih luas bagi perempuan.
Selain persoalan modal, kemampuan memanfaatkan teknologi juga dinilai penting dalam pengembangan UMKM. Digitalisasi dapat digunakan untuk membantu pemasaran, transaksi, sekaligus pengelolaan usaha.
“Pelatihan-pelatihan sudah, baik melalui Dinas Koperasi, Dinas Perdagangan yang selama ini menjadi leading sector untuk UMKM yang ada di Kabupaten Malang,” katanya.
Pemerintah Kabupaten Malang juga memberikan pendampingan dalam aspek legalitas usaha. Fasilitasi tersebut antara lain mencakup Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal, hingga PIRT bagi pelaku usaha yang memenuhi ketentuan.
Namun, Lathifah menyebut keterbatasan anggaran menjadi salah satu tantangan karena jumlah UMKM yang membutuhkan pendampingan cukup banyak.
“Jumlah UMKM banyak, sedangkan anggaran yang tersedia terbatas. Jadi, tidak semuanya bisa mendapatkan fasilitas gratis. Namun, ada juga pihak lain yang memberikan kemudahan dalam pengurusan legalitas, seperti NIB, sertifikat halal, dan PIRT,” tuturnya.
Sementara itu, anggota DPR RI dari Fraksi PKB sekaligus Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangploso, H. Ali Ahmad, menyoroti pentingnya kemampuan masyarakat mengikuti perkembangan teknologi. Ali Ahmad memang tercatat sebagai anggota DPR RI dari Fraksi PKB dan Pengasuh Ponpes Al Hidayah Karangploso.
Menurut Ali, kemajuan teknologi perlu diikuti kemampuan masyarakat dalam menggunakannya secara tepat sehingga dapat memberikan manfaat bagi kegiatan ekonomi.
“Teknologi itu penting, bagaimana masyarakat memanfaatkan dengan baik,” ujarnya.
Ia mencontohkan pemanfaatan teknologi pada sektor perdagangan. Toko kelontong, misalnya, dapat menggunakan sistem digital untuk mendukung transaksi sekaligus mengontrol ketersediaan barang.
Selain Lathifah dan Ali Ahmad, semiloka tersebut menghadirkan narasumber dari Dinas Koperasi Kabupaten Malang serta perwakilan lembaga keuangan.
Kehadiran unsur pemerintah dan lembaga pembiayaan menjadi bagian dari pembahasan mengenai pengembangan usaha serta akses permodalan bagi perempuan.
HMT Jawa Timur sendiri disebut telah memiliki 37 cabang yang tersebar di sejumlah daerah. Penguatan organisasi tersebut diarahkan untuk memperluas manfaat majelis taklim, tidak hanya dalam aktivitas keagamaan, tetapi juga dalam pemberdayaan masyarakat.
Melalui penguatan jejaring, literasi digital, akses pembiayaan, dan pendampingan UMKM, majelis taklim diharapkan dapat menjadi ruang bagi perempuan untuk meningkatkan kapasitas sekaligus mengembangkan potensi ekonominya.
