BANYUWANGI, Jejaringindonesia.com — Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, menyebut uji coba digitalisasi penyaluran bantuan sosial di Banyuwangi, Jawa Timur, belum tepat sasaran.
Dari hasil piloting awal, sebanyak 77,6 persen data penerima bansos dinilai off target dan perlu diperbaiki sebelum sistem diterapkan secara nasional.
Luhut mengatakan, temuan tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah mempercepat digitalisasi Perlindungan Sosial atau Perlinsos. Pemerintah menargetkan sistem berbasis kecerdasan buatan itu bisa diluncurkan pada Oktober 2026.
Menurut Luhut, perbaikan data penerima bansos terus dilakukan agar distribusi ke masyarakat menjadi lebih akurat. Ia mengakui data penerima bersifat dinamis sehingga perubahan tetap mungkin terjadi. Namun pemerintah menargetkan tingkat ketepatan yang jauh lebih baik saat program berjalan secara nasional.
Luhut menjelaskan, hasil uji coba di Banyuwangi menjadi dasar untuk menyempurnakan sistem dan data penerima bantuan. Setelah tahap awal itu, pemerintah memperluas piloting ke 215 kabupaten. Dalam proses ini, pemerintah juga memanfaatkan artificial intelligence untuk membantu pembaruan data.
Ia menilai sistem baru akan memudahkan penyaluran bansos secara digital dan lebih langsung ke masyarakat yang berhak. Pemerintah juga melibatkan berbagai pihak sebagai Agen Perlinsos agar proses verifikasi dan pendaftaran berjalan lebih cepat di lapangan.
Luhut mengajak masyarakat, anggota Polri, TNI, hingga pelaku UMKM untuk ikut menjadi Agen Perlinsos. Melalui sistem tersebut, pendaftaran penerima dapat dilakukan dengan face recognition dan terhubung ke data Dukcapil serta Kementerian Sosial.
Sebelumnya, pemerintah menargetkan Perlinsos Digital meluncur secara nasional pada Oktober-November 2026. Luhut mengatakan peluncuran awal direncanakan pada pekan ketiga Oktober, dengan harapan sebagian besar persiapan sudah rampung saat sistem itu diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Menurut dia, tantangan utama masih berada pada akurasi data, terutama soal pengelompokan masyarakat ke dalam desil. Namun ia optimistis persoalan teknis itu bisa ditekan seiring kekompakan tim yang menangani program digitalisasi bansos.
Jurnalis: Boby
Editor: Diky Prasetyo
Sumber: Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah
