DUMAI, JEJARING INDONESIA – Jajaran Polres Dumai menggelar audiensi lintas sektoral guna membahas pencegahan, penanganan, dan penegakan hukum terhadap aksi premanisme serta pungutan liar (pungli) di wilayah Kota Dumai.
Pertemuan ini berlangsung di Aula Wicaksana Laghawa Polres Dumai pada Kamis (21/5/2026) sekitar pukul 14.00 WIB.Kegiatan ini diinisiasi oleh Kasat Intelkam Polres Dumai IPTU Rozi Alia sebagai langkah penggalangan (cooling system) terkait adanya rencana aksi unjuk rasa dari Dewan Perwakilan Wilayah Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia (DPW-RBPI) Provinsi Riau.
Audiensi bertujuan membangun komunikasi dan mencari solusi konkret atas praktik pungli yang selama ini meresahkan para sopir angkutan dan masyarakat.
Hadir dalam kegiatan tersebut mewakili Kapolres Dumai yaitu Kasat Reskrim Polres Dumai IPTU Rozi Alia, Kapolsek Dumai Barat AKP Dedi Nofarizal, S.H., M.H., Kapolsek Sungai Sembilan IPTU Apriadi, S.H., M.H., Camat Dumai Barat Al Khusairy, S.Sos., M.Si., Kabid Lalu Lintas Dishub Dumai Suryanto, Kasi Ops Satpol PP Sayed Yosman, sejumlah lurah, perwakilan Bhabinkamtibmas, serta Ketua DPW RBPI Mahadi bersama jajaran pengurus, ketua LPMK, dan ketua Forum RT setempat.
Dalam forum tersebut, peserta audiensi mengupas tuntas persoalan krusial yang dihadapi di lapangan, mulai dari dugaan praktik pungli, aksi premanisme, hingga manajemen lalu lintas angkutan barang di beberapa ruas jalan utama Kota Dumai.
Kapolsek Dumai Barat AKP Dedi Nofarizal, S.H., M.H. menyampaikan apresiasi atas kehadiran seluruh pihak. Ia menegaskan dukungan penuh Polres Dumai dalam memberantas pungli, khususnya di wilayah Dumai Barat dan Sungai Sembilan. Namun, ia mengungkapkan adanya kendala klasik dalam proses penegakan hukum di lapangan.”Polres Dumai mendukung penuh pemberantasan pungli, namun kami juga berharap kerja sama semua pihak agar penegakan hukum maksimal. Selama ini kami sudah melakukan penindakan, tetapi kendalanya adalah para sopir maupun pihak transportir seringkali tidak bersedia membuat laporan resmi kepada kepolisian,” ujar AKP Dedi.
Di sisi lain, Kabid Lalu Lintas Dishub Dumai Suryanto menegaskan bahwa seluruh pungutan resmi yang dilakukan oleh Dishub memiliki dasar regulasi yang jelas. Di luar ketentuan tersebut, ia memastikan statusnya ilegal dan harus diberantas bersama demi kenyamanan pengguna jalan.
Masyarakat yang diwakili oleh Ketua LPMK Purnama Sugeng dan Ketua Forum RT Suprapto menyatakan dukungannya terhadap pemberantasan pungli. Kendati demikian, mereka juga memberikan catatan kritis kepada para sopir angkutan.”Kami mendukung pemberantasan pungli, tetapi kami juga berharap para sopir lebih tertib, mematuhi aturan lalu lintas, dan tidak ugal-ugalan.
Keselamatan masyarakat harus menjadi perhatian bersama agar tidak memicu konflik atau kecelakaan,” tegas Sugeng.
Senada dengan hal itu, Ketua LPMK Lubuk Gaung Hendriyantozaki juga mengingatkan pentingnya penertiban jam operasional kendaraan angkutan barang serta penindakan terhadap truk Over Dimension Over Loading (ODOL) demi keselamatan bersama.
Melalui audiensi ini, seluruh unsur yang hadir sepakat untuk meningkatkan sinergi, memperketat pengawasan, dan mengedukasi para sopir agar berani melapor secara resmi jika menjadi korban pungli atau premanisme di wilayah hukum Kota Dumai.
