MALANG, Jejaringindonesia.com – Dugaan persoalan serius terkait penguasaan dan pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) mencuat di Kota Malang.
Johan Kristianto, yang mengaku sebagai pembeli sekaligus pemegang hak atas dokumen kepemilikan tanah dan bangunan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 8202, merasa dirugikan atas dugaan tindakan PT Bank Syariah Nasional (BSN) Kantor Cabang Malang, yang sebelumnya dikenal sebagai BTN Syariah.
Objek tanah dan bangunan yang dokumen SHM aslinya masih berada dalam penguasaan Johan tersebut diduga telah menjadi objek fasilitas KPR kepada pihak lain, yakni Yudik Irwanto, tanpa sepengetahuan maupun persetujuan Johan.
Atas persoalan itu, Johan melalui kuasa hukumnya dari Maha Patih Law Office, yakni Andi Rachmanto, S.H., Idola Andalan Dermawan, S.H., dan Aditya Kusuma Praja, S.H., telah melayangkan somasi sekaligus permintaan klarifikasi kepada PT Bank Syariah Nasional Kantor Cabang Malang, Notaris dan PPAT Novitasari Dian Phra Harini, S.E., S.H., M.Kn., serta Yudik Irwanto.
Berbekal PPJB Lunas dan SHM Asli
Kuasa hukum Johan menjelaskan, kliennya memiliki dasar penguasaan dan kepentingan hukum atas objek tanah dan bangunan seluas 102 meter persegi di Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang.
“Dasarnya di antaranya Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Lunas Nomor 05 tertanggal 4 Mei 2017 serta Surat Kuasa Menjual, Menghibahkan, Mengalihkan Hak dan Melepas Hak tertanggal 4 Mei 2017. Kedua dokumen tersebut dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Lina Setyowati Gani, S.H.,” terang kuasa hukum kepada awak media, Rabu (4/11/2026).
Selain itu, Johan juga mengaku masih menguasai fisik dokumen asli SHM Nomor 8202 atas objek tersebut.
“Namun berdasarkan informasi yang diterima Johan dari Notaris dan PPAT Novitasari Dian Phra Harini sekitar tahun 2022, diketahui bahwa objek tanah dan bangunan tersebut diduga telah dilakukan perikatan atau proses pembiayaan KPR kepada Yudik Irwanto melalui pihak bank,” paparnya.
Informasi itu menimbulkan tanda tanya besar. Sebab, bagaimana mungkin objek yang SHM aslinya masih dipegang Johan dapat dijadikan objek pembiayaan KPR oleh bank kepada nasabah lain.
“Bahkan klien kami juga mengaku pernah dihubungi beberapa orang yang mengatasnamakan pihak BSN dan menanyakan keberadaan SHM yang dimaksud,” ungkapnya.
Kuasa Hukum: Bank Harus Buka Terang
Kuasa hukum menegaskan somasi ini merupakan langkah untuk memperoleh kejelasan mengenai proses pembiayaan KPR yang diduga menggunakan objek yang berkaitan dengan hak kliennya.
“Klien kami memiliki PPJB Lunas, surat kuasa yang dibuat di hadapan notaris, serta menguasai dokumen SHM asli. Oleh karena itu kami meminta pihak bank dan pihak terkait menjelaskan secara terbuka bagaimana proses analisis, verifikasi legalitas, pemeriksaan dokumen kepemilikan, hingga proses pengikatan jaminan atas objek tersebut dilakukan,” ujar Andi Rachmanto, S.H.
Pihak kuasa hukum menilai persoalan ini tidak boleh dipandang sebagai persoalan administratif semata. Apabila benar terdapat proses pembiayaan dan pengikatan jaminan tanpa dasar kewenangan maupun persetujuan pihak yang berhak, maka terdapat persoalan hukum serius.
“Bank merupakan lembaga keuangan yang wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Kami ingin mengetahui apakah seluruh prosedur telah dijalankan secara benar. Siapa yang mengajukan pembiayaan, dokumen apa yang digunakan, siapa yang melakukan verifikasi, bagaimana proses pemeriksaan sertifikat, serta atas dasar apa objek tersebut dapat diproses menjadi fasilitas KPR bagi nasabah lain,” tambah Idola Andalan Dermawan, S.H.
Berpotensi Menimbulkan Konsekuensi Hukum
Kuasa hukum juga menyoroti sejumlah aspek hukum yang perlu didalami, di antaranya penerapan prinsip kehati-hatian perbankan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, ketentuan mengenai Hak Tanggungan, serta kemungkinan adanya persoalan pidana apabila ditemukan dugaan pemalsuan surat atau pemberian keterangan palsu dalam akta autentik.
Meski demikian, ada atau tidaknya pelanggaran hukum maupun unsur pidana harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dokumen, klarifikasi para pihak, serta pembuktian melalui mekanisme hukum yang berlaku.
“Kami tidak ingin berspekulasi ataupun terburu-buru menyimpulkan adanya tindak pidana. Namun apabila dalam penelusuran ditemukan indikasi penggunaan dokumen yang tidak sah, keterangan yang tidak benar, atau tindakan lain yang melanggar hukum, tentu kami akan mempertimbangkan langkah hukum lebih lanjut, baik perdata maupun pidana,” lanjutnya.
Menuntut Transparansi
Melalui somasi tersebut, Johan meminta PT Bank Syariah Nasional Kantor Cabang Malang memberikan penjelasan komprehensif mengenai dasar hukum dan dokumen yang digunakan dalam pemberian fasilitas KPR kepada Yudik Irwanto.
Klarifikasi juga diminta kepada Notaris dan PPAT Novitasari Dian Phra Harini serta nasabah penerima fasilitas KPR untuk mengungkap proses dan dasar keterlibatan masing-masing pihak.
“Jangan sampai seseorang yang telah melakukan pembayaran, memiliki dasar dokumen hukum, dan masih menguasai SHM asli justru harus menghadapi persoalan atas objek yang diduga telah dijadikan agunan atau fasilitas pembiayaan kepada pihak lain tanpa sepengetahuannya. Kami meminta seluruh pihak terkait bersikap kooperatif dan memberikan klarifikasi secara terbuka,” tandas Andi Rachmanto, S.H.
Hingga berita ini diturunkan, persoalan tersebut masih dalam tahap permintaan klarifikasi melalui somasi. Redaksi masih berupaya meminta tanggapan dari PT Bank Syariah Nasional Kantor Cabang Malang, Notaris dan PPAT Novitasari Dian Phra Harini, maupun Yudik Irwanto guna memperoleh gambaran yang utuh dan berimbang. (Ria)












